REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah mempercepat pengembangan perumahan rakyat dengan memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN telah berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) untuk mengidentifikasi lahan BUMN yang bisa mendukung program perumahan rakyat.

"Kemarin Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) sudah ke sini, kita petakan dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat," ujar Erick saat konferensi pers bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di lobi utara kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Erick menyampaikan BUMN telah memiliki contoh sukses dalam pengembangan hunian terintegrasi dengan memanfaatkan aset BUMN yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Erick mengatakan hal tersebut tercermin dengan kehadiran proyek Transit Oriented Development (TOD) di lahan stasiun kereta api yang sebelumnya tidak maksimal. 

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan PU. Awalnya, stasiun-stasiun kereta api itu lahan-lahannya yang tidak maksimal dulunya, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," ucap Erick. 

Erick menyatakan program pembangunan perumahan akan tetap mengikuti mekanisme bisnis atau business to business untuk memastikan keberlanjutan. Untuk meningkatkan akses masyarakat, Erick mendukung usulan perpanjangan tenor cicilan rumah dari 15 tahun menjadi 30 tahun sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Mekanismenya tetap business to business, makanya kita mendorong yang namanya mortgage cicilan rumah diperpanjang dari 15 tahun jadi 30 tahun dan itu nanti ekonominya akan berkurang," lanjut Erick. 

Selain itu, Erick juga berharap harga rumah bisa ditekan dengan memanfaatkan lahan tanpa perlu dibeli. Erick menyampaikan Ara juga sedang berupaya menghapus atau mengubah pajak untuk perumahan rakyat. 

"Bahkan beberapa pajak pun, Pak Ara sedang bernegoisasi dengan Kemenkeu untuk perumahan rakyat kalau bisa beberapa pajak dihapuskan atau dibedakan dengan yang namanya perumahan menengah atas," sambung Erick. 

Tak hanya itu, Erick juga mendukung langkah Ara yang sedang memetakan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan rakyat, termasuk tanah sitaan dari hasil korupsi atau tanah yang belum termanfaatkan. "Pak Ara sekarang sedang petakan mana perumahan rakyat, makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun," ucap Erick. 

Dalam upaya ini, lanjut Erick, Kementerian BUMN juga menawarkan beberapa aset milik BUMN untuk dimaksimalkan bersama dengan Perumnas. "Kita menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN sendiri yang memang nanti bekerja sama dengan Perumnas ini bisa kita maksimalkan juga," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika