REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran pembiayaan kredit program perumahan (KPP) hingga 4 November 2025 mencapai Rp267,1 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025), merinci dari total Rp267,1 miliar tersebut, pembiayaan sisi suplai yakni untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan, mencapai Rp250,4 miliar dengan jumlah 66 debitur.
Sedangkan, pembiayaan dari sisi permintaan (demand) bagi pelaku UMKM mencapai Rp16,66 miliar untuk 51 debitur. Penyaluran KPP telah menjangkau 16 provinsi, dengan tiga realisasi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84,82 miliar, Banten sebesar Rp80,54 miliar, dan Jawa Timur sebesar Rp27,12 miliar.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Kementerian PKP terus memperkuat upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan melalui KPP.
Hingga 4 November 2025, Kementerian PKP telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 17 bank sebagai penyalur KPP yang mencakup bank-bank nasional, daerah, hingga syariah.
Sebagai upaya memperluas literasi dan partisipasi masyarakat, Kementerian PKP bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan 40 kali sosialisasi KPP sejak 26 Agustus 2025, menjangkau lebih dari 30.330 peserta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika