REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyebutkan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai keunggulan yang dimiliki provinsi tersebut.
Jumlah populasi yang besar di Jawa Barat menghadirkan potensi pasar yang besar pula. Selain itu, iklim investasi semakin kondusif, didukung dengan adanya konektivitas infrastruktur dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi.
"Saya juga menyambut baik rantai nilai produksi terintegrasi yang telah terbangun di wilayah ini," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jabar di Kota Bandung, Jabar, Selasa (23/4/2024).
Di tingkat nasional sendiri, lanjut Wapres, Jabar menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, pengekspor komoditas terbesar serta realisasi investasi tertinggi. "Saya harapkan capaian ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, salah satunya melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ucap Wapres.
Wapres juga mendengar bahwa Jabar saat ini tengah menggarap berbagai proyek pengembangan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, yang selaras dengan prinsip kemaslahatan syariah.
Sedangkan, dalam upaya optimalisasi potensi besar ekonomi dan keuangan syariah, Wapres mengatakan Pemprov Jabar terus memperkuat ekosistem infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Termasuk melalui penyusunan peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi syariah.
"Sebagai contoh, saat ini sudah ada regulasi tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal serta tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus didorong oleh Pemprov juga telah membuahkan hasil. Pada 2023, Provinsi Jabar menerima penghargaan pada lima kategori Adinata Syariah.
"Ke depan, saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya," ucap Wapres.
Wapres merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Berdasarkan data dari KNEKS, perkembangan pembentukan KDEKS di daerah mencapai 29 KDEKS. Pada 2022, terbentuk KDEKS Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Pada 2023, terbentuk KDEKS Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu pada 2024, telah terbentuk KDEKS Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Sulawesi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika