REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua menyebut pemenuhan sejumlah ketentuan dan persyaratan untuk meningkatkan status menjadi bank devisa sudah mencapai 50,5 persen.
"Persiapan melengkapi dokumen persyaratan sudah dimulai sejak September 2023," kata Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bank Papua Wastu Anggoro Wijonarko, di Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/3/2024).
Dia menjelaskan, pemenuhan ketentuan tersebut diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
Syarat menjadi bank devisa meliputi volume usaha harus mencapai jumlah tertentu, kemampuan memobilisasi dana, kesehatan bank, infrastruktur, dan kompetensi SDM bank berpengalaman dalam valuta asing.
"Syarat bertransformasi dari bank non-devisa menjadi bank devisa itu banyak," ujar Wastu Anggoro.
Menurut dia, pertimbangan Bank Papua menjadi bank devisa dilatarbelakangi permintaan dari pemerintah pusat melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Hal tersebut merujuk pada arah kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2030 terkait perluasan sasaran ekspor impor ke sejumlah negara.
"Sehingga tidak lagi ke Jakarta, tapi langsung dari Papua ke negara tujuan. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh Papua lebih besar," ujar dia.
Dia menuturkan upaya menjadi bank devisa telah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2024 yang kemudian harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Manajemen Bank Papua terus mengoptimalkan pemetaan terhadap seluruh potensi bisnis sekaligus menambah jumlah mitra kerja sama dalam bidang ekspor impor pada masa mendatang.
"Pastinya Bank Papua membutuhkan kerja sama kemitraan dengan pelaku ekspor impor yang selama ini sudah aktif," ujar Wastu Anggoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
