REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu bank pelat merah, Bank Mandiri konsisten membidik penyaluran kredit infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi di tanah air. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, upaya ini selaras dengan langkah pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang salah satunya difokuskan untuk memenuhi prasarana dasar, mendorong konektivitas dan pemerataan antarwilayah.
Hasilnya, Bank Mandiri menyalurkan kredit infrastruktur sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 sebesar Rp 301,17 triliun hingga akhir 2023. Nilai tersebut tumbuh 15,95 persen year on year (yoy) dari posisi 2022 sebesar Rp 260,25 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai sub sektor seperti jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit ini termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Susana Indah di Jakarta pada Rabu (14/2/2024).
Penyaluran kredit infrastruktur bank bersandi saham BMRI tersebut paling banyak disalurkan untuk sub sektor transportasi yang melonjak 24,79 persen yoy menjadi Rp 78,29 triliun di penghujung 2023. Lalu, tenaga listrik mengalami peningkatan 18,34 persen yoy menjadi Rp 51,50 triliun.
Kemudian, untuk sub sektor telematika naik 13,41 persen yoy menjadi Rp 28,0 triliun pada 2023. Juga kucuran kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 30,33 persen yoy menjadi Rp 27,74 triliun.
Susana Indah melihat peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur bakal meningkat pada APBN 2024 sebesar Rp 423,4 triliun atau naik 6 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun.
Sedangkan arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.
Adapun target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.
Ini membuktikan, pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan kedepannya. Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.
“Oleh sebab itu, Bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” sambung Susana Indah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
