REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pemerintah terus menyeimbangkan ketersediaan beras nasional dengan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan.
“Memang kita perlu beras lebih banyak saat ini dan pemerintah menyeimbangkan kekurangan karena tidak dapat tanam akibat El Nino dengan importasi,” ujar Arief di Jakarta, Ahad (11/2/2024).
Arief menyebut saat ini diperlukan pasokan beras yang cukup agar neraca ketersediaan dan kebutuhan beras tetap terjaga di tengah kekurangan akibat fenomena El Nino.
“Januari dan Februari 2024 ini kita kekurangan 2,4 juta ton beras (produksi versus konsumsi),” ungkap Arief.
Ia menegaskan, bahwa kebijakan importasi adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga. “Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” ujar Arief.
Ia memastikan bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan mengganggu stabilitas harga di tingkat petani.
“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16 persen. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam.” ujar Arief.
Dalam kesempatan ini, Ia menyebut kenaikan harga beras saat ini bukan terpengaruh oleh periode pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun periode libur panjang peringatan Isra Miraj dan Hari Raya Imlek 2575 Kongzili.
“Bukan pengaruh pencoblosan. Kita sedang penuhi market,” jelas Arief.
Untuk menyambut panen raya yang diprediksi pada Maret 2024, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan semua pihak terkait akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal, untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Selain itu, pada saat yang sama pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.
“Saat ini kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” ujar Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika