REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyaluran bantuan pangan beras ditunda sementara mulai Kamis (8/2/2024) hari ini hingga pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu (14/2/2024). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penundaan ini dilakukan untuk memastikan kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia.
Hingga 7 Februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 185.335.590 kilogram. “Jadi hari ini tanggal 8 Februari kita pastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024) di Jakarta.
Setelah pencoblosan selesai, Arief pun memastikan penyaluran bantuan pangan akan kembali dilanjutkan kepada keluarga penerima manfaat mulai 15 Februari 2024. Dia juga menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis.
Ia menegaskan, program bantuan pangan beras ini sudah ada sejak lama dan disiapkan jauh sebelum Pemilu. Dengan demikian, penyaluran bantuan beras sebelum Pemilu sebelumnya tidak terkait dengan Pemilu.
"Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan. Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," katanya.
Kendati demikian, Arief menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang Pemilu tahun ini. Ia katakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.
“Kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia. Jadi hanya bantuan pangan yang dihentikan sementara," ujarnya.
Sedangkan beras SPHP kata dia, tetap berlanjut termasuk pengiriman stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar maupun ke ritel modern. Dalam kesempatan itu, Arief juga menjawab beras SPHP yang dilabeli pasangan calon tertentu.
“Terkait beras SPHP yang sempat diisukan ditempeli stiker pasangan calon tertentu, jadi begini, beras SPHP itu bukan beras bantuan pangan yang gratis, itu beras bisa dibeli dimana pun. Kemudian yang jelas, beras itu keluar dari Bulog, kemudian sampai ke masyarakat itu, pastinya tidak mungkin ditempeli stiker seperti itu. Kita tidak mungkin punya waktu juga untuk nempel-nempelin begitu,” katanya.
Ia menyebutkan komoditas beras memiliki peran strategis dalam kontribusinya terhadap pengendalian inflasi nasional. Arief mengungkapkan, beras memegang andil yang signifikan dalam menjaga inflasi agar tetap stabil dan melandai pada angka 2,57 persen di Januari 2024.
Karena itu, Pemerintah menilai pentingnya penyaluran bantuan pangan beras maupun SPHP. Arief juga menjelaskan adanya paket bantuan pangan beras yang harus disalurkan secara sekaligus. Ini perlu dilakukan menimbang situasi dan kondisi serta tantangan geografis di beberapa wilayah Indonesia.
“Kemudian ada beberapa lokasi bantuan pangan yang di rapel, ini saya jelaskan kenapa demikian. Di rapel itu misalnya terhadap daerah rentan konflik dan sulit dijangkau, misalnya di Papua tengah. Demi efisiensi, kita harus gabungkan pengirimannya, toh beras pun masih bisa bertahan antara 4 sampai 6 bulan,” jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika