REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras pada tahun depan. Akan tetapi, penyaluran bantuan akan diperketat dan diverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya bersama Bulog bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam validasi data tersebut.
"Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran," ungkap Arief, Jumat (29/12/2023).
Mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023.
Terkait ketepatan salur bantuan pangan beras menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Ini agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan sebagai bantalan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino, yang telah memengaruhi produksi dan pasokan pangan.
"Mengenai kemungkinan adanya deviasi penerima dengan database yang kita gunakan sebelumnya, ini tentu akan terjadi. Untuk smoothing database, kami dan Bulog siap dukung. Lalu ketepatan salur ini juga memang selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi karena beliau selalu memastikannya saat menjumpai masyarakat," ujar Arief.
Untuk diketahui, realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua di tahun 2023 per 28 Desember telah mencapai 99 persen atau 845.347.690 kg dari total alokasi 853.851.760 kg. Progres penyaluran sampai tuntas akan terus digenjot oleh Perum Bulog sampai tutup tahun 2023 ini, terutama menyasar pada daerah-daerah Indonesia bagian timur yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika