REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mulai 2027 mendatang, semua peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memiliki rumah melalui pembiayaan yang akan disiapkan oleh BP Tapera. Hal itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi jumlah backlog perumahan, khususnya bagi mereka yang berstatus pekerja dengan upah tidak tetap. 

“Saat ini kami memang baru melayani ASN, ke depan swasta (pekerja mandiri) juga bisa jadi peserta, itu kita harus siapkan komunikasi yang bagus. Jadi layanan BP Tapera bisa dinikmati ASN dan masyarakat, kata Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam webinar Infobank, Selasa (12/12/2023). 

Ia menjelaskan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk peserta memiliki hunian sendiri. Namun, program tersebut baru hanya diperuntukkan bagi peserta pekerja dengan penerima upah tetap. Sementara, pekerja dengan upah tidak tetap tidak dapat mengakses program tersebut.

“Nah, untuk yang penerima upah tidak tetap, itu kami sediakan fasilitas pembiayaan melalui FLPP. Dengan cara itu, semua pekerja di Indonesia yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan kemudahan atau jaminan bisa dapat rumah dengan suku bunga yang terjangkau,” kata Adi. 

Menurut dia, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah solusi untuk memberikan akses kepemilikan hunian bagi pekerja-pekerja yang selama ini menerima upah tidak tetap. Dengan cara itu, tingkat backlog perumahan yang tembus hingga 12,7 juta rumah saat ini bisa secara perlahan dikurangi.

“Dengan cara itu, kita bisa menjangkau pekerja mandiri yang selama ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak terlayani oleh MLT,” ujarnya. 

Adapun, sepanjang 2023 ini, BP Tapera mencatat realisasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mencapai 229 ribu unit atau 100 persen dari target. Total pembiayaan yang sebanyak Rp 25,18 triliun melalui 40 bank penyalur. Meski demikian, dampak ekonomi berupa perputaran uang yang ditimbulkan jauh lebih besar. 

Adi menjelaskan, setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan untuk sektor properti akan memberikan dampak berganda 1,73 kali lipat. “Jadi kalau Rp 25,18 triliun yang bergulir di masyarakat itu hampir dua kali lipatnya,” kata Adi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika