REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengatakan ada enam pos anggaran prioritas dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Dari enam anggaran prioritas tersebut, di antaranya yakni anggaran pendidikan yang sebesar Rp 665,0 triliun, diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak, sertifikasi dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian anggaran pendidikan juga digunakan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Melalui pendidikan, harapannya sumber daya manusia (SDM) lebih cerdas, lebih inovatif tapi juga berintegritas,” kata Wahyu dalam diskusi publik INDEF yang bertajuk "Mencari Presiden RI 2024-2029 Yang Sayang Anak", di Jakarta, Kamis.
Anggaran prioritas selanjutnya dalam APBN 2024 yakni perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun yang diarahkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, kartu sembako, penguatan perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang hayat, hingga mendorong perlindungan sosial adaptif.
Kemudian anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi hingga percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Wahyu memaparkan anggaran hukum dan pertahanan keamanan (hukum & hankam) sebesar Rp 324,1 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alutsista, dukungan pengamanan Pemilu 2024 dan IKN, hingga pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam.
Selanjutnya pemerintah menggelontorkan Rp 187,5 triliun untuk anggaran kesehatan. Diarahkan untuk intervensi percepatan penurunan stunting, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, hingga efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional.
“Dengan kesehatan harapannya menjadi lebih sehat, terhindar dari generasi gagal dan lebih produktif,” ujar Wahyu pula.
Kemudian, anggaran untuk ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp 108,8 triliun untuk peningkatan produksi pangan domestik melalui program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, sampai penguatan lumbung pangan (food estate).
“Jadi, inilah salah satu cara untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia yang lebih maju,” katanya lagi.
Pada lain kesempatan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 juga digunakan sebagai instrumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi.
APBN 2024 juga berperan sebagai instrumen untuk meneruskan berbagai reformasi untuk membangun fondasi lebih kuat bagi ekonomi ke depan, katanya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
