Ahad 19 Nov 2023 15:00 WIB

BSSN: Pelaku UMKM Perlu Miliki Kesadaran Soal Keamanan Siber

Serangan siber terhadap UMKM dapat membahayakan perekonomian negara.

Pedagang cermin mengamati produk yang dipasarkannya di aplikasi jual beli di kawasan Pejompongan, Jakarta, Ahad (8/8/2021).
Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Pedagang cermin mengamati produk yang dipasarkannya di aplikasi jual beli di kawasan Pejompongan, Jakarta, Ahad (8/8/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menekankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu memiliki kesadaran perihal keamanan siber agar bisnis yang dirintis di ruang digital berkelanjutan.

"Agar memiliki bisnis berkelanjutan, digitalisasi UMKM perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan dan kesadaran keamanan siber yang mumpuni," kata Hinsa saat menjadi pembicara kunci pada Temu Bisnis Nasional UMKM #6 di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disiarkan //Antara.

Baca Juga

Menurut Hinsa, data mencatat sebanyak 87 persen UMKM di Indonesia telah menggunakan internet dalam bisnisnya. Kemudian sebanyak 73 persen UMKM telah memiliki akun lokapasar untuk menjual produknya.

Sementara di sisi lain, sekitar 48 persen dari lebih kurang 278,8 juta penduduk Indonesia telah melakukan pencarian barang dan jasa secara daring. Dimana 46 persen di antaranya telah mengunjungi toko daring yang sekaligus bertransaksi secara daring.

 

Ia menambahkan, serangan siber terhadap UMKM dapat membahayakan perekonomian negara. Sebab UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Hinsa menyebut lima ancaman umum siber yang seringkali menyasar pelaku UMKM, mulai dari ransomware, phising, software vulnevability exploit, insider threat, dan kombinasi antara social engineering dan malware.

Oleh karena itu, kata Hinsa, untuk melindungi UMKM dari serangan siber, baik secara teknis maupun sosial, diperlukan kesadaran keamanan siber UMKM serta kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan. Menurutnya, diperlukan kesatuan tindakan yang merujuk pada strategi keamanan siber nasional.

"Para pelaku UMKM ini kadang merasa kecil sehingga tidak memprioritaskan soal keamanan data. Mereka memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sementara teknologi keamanan ini memang tidak murah," katanya.

Hinsa berharap perguruan tinggi di Indonesia, seperti UGM, bisa berperan sebagai katalis untuk mendukung pemenuhan kemampuan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi UMKM melalui literasi keamanan siber.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement