REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah India sedang menyusun kebijakan kendaraan listrik baru yang akan memangkas pajak impor bagi produsen mobil yang berkomitmen pada beberapa manufaktur lokal. Hal ini berawal dari proposal Tesla yang sedang mempertimbangkan memasuki pasar India.

Kebijakan yang sedang dipertimbangkan ini akan memungkinkan produsen mobil untuk mengimpor kendaraan listrik yang sudah jadi ke India dengan pengurangan pajak hingga 15 persen dibandingkan dengan 100 persen yang berlaku saat ini untuk mobil yang harganya di atas 40 ribu dolar AS dan 70 persen untuk sisanya. Model Y Tesla yang menjadi paling laris sendiri dibanderol seharga 47.740 dolar AS di AS sebelum kredit pajak.

"Ada kesepahaman dengan proposal Tesla dan pemerintah (India) menunjukkan minatnya," ucap seorang pejabat India seperti dilansir dari Reuters pada Sabtu (26/8/2023).

Kementerian Perdagangan India, yang mengerjakan rencana tersebut, dan Tesla, sejauh ini belum memberikan tanggapannya. Hal serupa pun disampaikan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman yang mengaku belum menerima proposal untuk mengurangi bea masuk kendaraan listrik.

Kebijakan ini disebut akan berdampak pada penurunan biaya impor kendaraan listrik yang selama ini dihindari oleh produsen mobil lokal. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi produsen mobil global, selain Tesla, untuk memanfaatkan pasar mobil terbesar ketiga di dunia. Pajak impor yang lebih rendah dapat membantu Tesla menjual seluruh modelnya di India, dan bukan hanya mobil baru yang ingin diproduksi secara lokal.

Laporan Reuters menyebutkan penurunan produsen mobil listrik terbesar di India, Tata Motors, hampir tiga persen. Sementara saingannya, Mahindra dan Mahindra turun lebih dari dua persen. Pemerintah India masih mengkaji usulan tersebut karena dikhawatirkan mengganggu pasar dan pemain lokal seperti Tata dan Mahindra yang berinvestasi untuk membuat mobil listrik di dalam negeri.

"Hal ini akan melalui banyak pertimbangan meskipun pemerintah sangat ingin mendapatkan Tesla. Itu karena dampaknya terhadap pemain dalam negeri. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pertimbangan awal dan tarif pajak final dapat berubah," lanjut laporan tersebut. 

Negara lain telah mengambil langkah....

Ikuti Whatsapp Channel Republika