REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong pemenuhan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagai upaya perbaikan tata kelola jagung nasional. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, pihaknya mendorong penguatan CJP melalui penugasan kepada Perum Bulog.
"Sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada sektor pangan, NFA memiliki peran strategis membangun konektivitas hulu hilir dengan mengoptimalkan fungsi BUMN pangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui NFA menugaskan Perum Bulog untuk mengadakan 250 ribu ton jagung sepanjang tahun 2023 dengan stok akhir tahun minimal 60 ribu ton sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 03/HK.02.05/K/1/2023. Bulog akan bisa menjalankan fungsi stabilisasi sesuai penugasan manakala memiliki stok dalam bentuk cadangan jagung tersebut," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).
Arief mengatakan, dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bulog, pengelolaan CJP diharapkan dapat berjalan secara baik. Seperti diketahui, Perum Bulog memiliki infrastruktur berupa sarana pengering jagung atau Corn Drying Center (CDC) sebanyak tiga unit yang berada di lokasi sentra jagung di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur dengan kapasitas silo masing-masing mencapai 9.000 ton.
Berdasarkan Prognosa Neraca Komoditas Jagung, perkiraan produksi jagung dalam negeri tahun 2023 mencapai 18,15 juta ton, dengan stok carry over dari tahun 2022 sebesar 3,08 juta ton. Sementara kebutuhan jagung sepanjang tahun 2023 diperkirakan sebanyak 16,98 juta ton. Sehingga perkiraan neraca jagung terdapat surplus sekitar 5,08 juta ton. Stok jagung yang saat ini dikelola Bulog sebanyak 203 ton atau sekitar 0,08 persen dari target stok jagung nasional sesuai penugasan NFA sebanyak 250 ribu ton sepanjang tahun 2023.
"Prioritas utamanya kita mendorong produksi jagung dalam negeri untuk diserap oleh Bulog. CDC yang dimiliki Bulog harus dimaksimalkan untuk menyimpan cadangan jagung ini, sehingga pada saat dibutuhkan, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menstabilkan pasokan dan harga jagung. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan stabilitas harga telur ayam dan daging ayam di mana struktur biaya pokok produksi salah satunya berasal dari komponen biaya pakan dari jagung," paparnya.
CJP tersebut akan digunakan untuk program SPHP jagung khususnya ke peternak layer mikro dan kecil. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, terdapat 3.951 peternak yang tersebar di 7 provinsi dan 40 kabupaten sentra dengan populasi mencapai 17,5 juta ekor dan estimasi total alokasi jagung yang dibutuhkan sebanyak 63.327 ton.
Upaya ini dilakukan untuk menstabilkan harga jagung ke tingkat yang wajar, sehingga harga pakan ternak akan terkoreksi menuju keseimbangan baru dan memberikan dampak positif bagi stabilisasi harga ayam dan telur di tingkat konsumen harga jagung.
Arief mengatakan, berbagai langkah telah ditempuh untuk menstabilkan pasokan dan harga jagung yang dimulai dari penerbitan regulasi mengenai harga acuan hingga menggencarkan fasilitasi distribusi jagung dari daerah surplus ke daerah defisit. Sepanjang 2023, NFA telah memfasilitasi distribusi jagung mencapai 1.222.890 kg dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan ke daerah-daerah sentra peternak di Blitar, Kendal, Solo Raya, Kalteng, dan Lampung.
"Kondisi harga pangan dunia memang mengalami kenaikan karena faktor-faktor produksi juga memang naik. Sehingga kita melakukan upaya bersama menjaga harga yang wajar baik di tingkat produsen petani/peternak, pedagang, dan juga konsumen/masyarakat. Ini yang terus kita usahakan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
