REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mencatat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 22 persen dari total penugasan sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2025, atau setara 327.718 ton per 6 September 2025.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan percepatan penyaluran beras SPHP dapat terwujud berkat dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, serta para pengecer di pasar.
“Karena sekarang kami sudah banyak dibantu oleh seluruh jajaran pemerintah maupun TNI-Polri, total sampai hari ini 327.718 ton, yaitu setara 22 persen dari total 1,5 juta ton yang diperintahkan kepada kami,” kata Rizal saat dijumpai di Gudang dan Sentra Pengolahan Beras Bulog, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (6/9/2025).
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kelangkaan beras di pasaran dan harga yang meningkat meski stok beras melimpah, Rizal menegaskan penyaluran beras oleh Bulog telah dilakukan semaksimal mungkin.
Beras SPHP disalurkan melalui tujuh jalur strategis, yakni pengecer di pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), outlet pangan binaan pemerintah daerah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), outlet BUMN, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta swalayan atau toko modern.
Rizal menjelaskan, penyaluran beras ke pasaran membutuhkan waktu, sementara permintaan cukup besar. Karena itu, Bulog berupaya menyalurkan beras secara masif ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Makanya kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Kemarin juga sudah melaksanakan Gerakan Pangan Murah serentak dengan 7.000 titik penjualan. Alhamdulillah, ini berdampak luar biasa,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Bulog memastikan penyiapan beras dilakukan sesuai dengan penugasan pemerintah, baik beras medium dengan broken maksimal 25 persen maupun beras premium dengan broken maksimal 15 persen.
Beras SPHP merupakan jenis beras yang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli–Desember 2025.
Harga beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Adapun total stok CBP di gudang Bulog saat ini mencapai 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri, sementara sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah pada 2024.
Bulog memastikan seluruh prosedur pemeliharaan stok beras di gudang berjalan sesuai standar sehingga masyarakat dapat menerima beras dengan kualitas terbaik. Pemeriksaan beras dilakukan secara konsisten, mulai harian, mingguan, bulanan, hingga triwulanan.
Pemeliharaan mencakup pemeriksaan awal beras saat masuk gudang, pengecekan kualitas secara berkala, menjaga sanitasi gudang, spraying, hingga fumigasi jika ada indikasi serangan hama. Dalam proses pengeluaran beras dari gudang, Bulog menerapkan prinsip first in, first out (FIFO) dan first expired, first out (FEFO), serta memperhatikan kondisi nyata kualitas beras.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan operasi pasar beras SPHP dari Bulog menjadi solusi utama menekan harga beras premium yang masih tinggi. Ia menjelaskan pemerintah menyiapkan stok sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar besar-besaran, guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap terjangkau.
Mentan menambahkan, selain beras SPHP, distribusi beras premium juga akan terus didorong agar masyarakat memiliki alternatif dengan harga lebih stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika