REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Suharso Monoarfa menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengamanatkan Indonesia perlu melaksanakan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).
Dalam Side Event High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023 Driving "Changes at the Local Level: Innovative Approaches to localize the SDGs" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Suharso menyatakan, implementasi SDGs terlihat dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 yang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau untuk mencapai perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Hasilnya, dari 38 provinsi di Indonesia, 32 provinsi telah memberlakukan Rencana Aksi Daerah untuk SDGs sebagai peta jalan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan SDGs dan memastikan tidak ada yang tertinggal," kata Suharso dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Lebih lanjut, pihaknya menyadari bahwa keberhasilan implementasi TPB/SDGs membutuhkan pendekatan seluruh masyarakat dengan keterlibatan aktif semua anggota masyarakat di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Suharso, melokalkan SDGs bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, tetapi merupakan bagian integral dari pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju yang berdaulat dan berkelanjutan.
Perguruan tinggi dan civitas academica juga disebut memberikan kontribusi dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui 39 SDGs Center di seluruh Indonesia.
"Selain itu, beberapa pendekatan inovatif dan program yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk melokalkan SDGs, di antaranya Program Layanan Dokter Terbang di Provinsi Kalimantan Utara yang menjangkau daerah terpencil, Program Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah yang menggunakan sumber energi terbarukan, Program Smart Farming melalui pemantauan real-time menggunakan teknologi seperti pesawat nirawak dan prediksi kondisi tanaman," kata Suharso.
Pemerintah daerah (pemda) dinyatakan memainkan peran kunci dalam melokalkan SDGs untuk secara teratur memantau dan meninjau kemajuan pencapaiannya di wilayah mereka, mengidentifikasi kesenjangan, dan melakukan penyesuaian.
Adanya pemda turut dikatakan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dengan melaporkan kemajuan dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pemantauan dan evaluasi. Langkah tersebut difasilitasi pemerintah pusat melalui ketersediaan data di Dashboard SDGs, sebuah platform visualisasi digital untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs.
"Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dan memanfaatkan potensi teknologi baru untuk mengatasi tantangan. Kami yakin proses dari bawah ke atas, yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian lokal merupakan pendekatan yang efektif sebagai solusi berkelanjutan sekaligus mempromosikan rasa kepemilikan," ujar Suharso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
