REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membahas percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pembahasan menekankan penyatuan arah kebijakan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengundang pihaknya untuk membahas langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Papua. Velix menyebut forum itu penting untuk menyatukan kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Penyatuan pandangan ini dinilai krusial agar kontribusi Papua terhadap target nasional dapat terukur.
“Kami dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sepakat menyatukan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengurangan kesenjangan kawasan timur dan barat,” ujar Velix, Selasa (20/1/2026).
Ia menegaskan percepatan pembangunan Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat. Konsistensi kebijakan dinilai menentukan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkeadilan,” kata Velix.
Anggota Komite Eksekutif Papua Paulus Waterpauw menyoroti kemiskinan ekstrem sebagai hambatan utama percepatan pembangunan. Menurutnya, persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh.
Paulus menyebut pembahasan bersama Bappenas menyoroti akar persoalan pembangunan Papua, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi tersebut dinilai membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas karena memicu berbagai persoalan lain, mulai dari sosial hingga keamanan,” ujar Paulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika