REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai integrasi data melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia berpotensi mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam mengeksekusi target pembangunan lebih dari 80 ribu gudang, gerai, dan sarana pendukung koperasi desa.

Ferry menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data,” ujar Ferry.

Ia mengakui selama ini terdapat tantangan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Kopdes Merah Putih, khususnya terkait ketersediaan data mikro di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, kebutuhan data seperti jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kilogram atau penerima pupuk bersubsidi menjadi krusial dalam perencanaan gerai dan distribusi layanan koperasi.

“Kesulitannya ketika kita harus memastikan data riil di lapangan, misalnya berapa kepala keluarga yang menggunakan LPG 3 kilogram atau pupuk bersubsidi di satu desa tertentu,” kata Ferry.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Koperasi telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan lapangan, pengumpulan data melalui enumerator, hingga pemanfaatan analisis berbasis kecerdasan buatan.

Ferry menekankan, validitas data menjadi faktor penentu keberhasilan program. Tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan rentan disalahgunakan.

“Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, dijalankan berbasis data yang terverifikasi.

“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah. Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga melakukan penandatanganan komitmen lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan berbasis Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika