REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA — Anggota Komite Eksekutif Papua Paulus Waterpauw meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Papua. Pasokan listrik dinilai menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan dan masuknya investasi.

“Keterbatasan pasokan listrik selama ini menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi potensi sumber daya alam Papua,” kata Paulus dalam keterangan pers yang diterima di Jayapura, Rabu (21/1/2026).

Paulus menilai banyak potensi ekonomi di Papua belum tergarap optimal karena belum ditopang sistem kelistrikan yang memadai dan berkelanjutan. Kondisi tersebut membuat pengembangan industri dan kegiatan ekonomi masyarakat berjalan lambat. “Untuk itu, pembangunan sistem kelistrikan menjadi kebutuhan mendasar,” ujarnya.

Ia menyebut Komite Eksekutif Papua telah melakukan koordinasi dengan Bappenas di Jakarta pada Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, isu kelistrikan menjadi pembahasan utama. “Pembahasan utama dalam koordinasi tersebut terkait listrik,” kata Paulus.

Menurut Paulus, dukungan serius pemerintah pusat dalam penyediaan sumber kelistrikan akan membuka ruang masuknya investasi. Papua memiliki banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan karena keterbatasan energi. “Dengan listrik, industri skala besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan pembangkit listrik perlu masuk prioritas nasional di Papua. Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi penggerak sektor industri, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Penguatan infrastruktur energi dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Selain kelistrikan, Paulus juga menyoroti perlunya pembenahan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan agar berjalan secara bottom up. Ia menilai musrenbang perlu benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi.

“Musrenbang harus dijauhkan dari kepentingan politik dan fokus pada kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Paulus menegaskan pembangunan harus menjawab kebutuhan dasar warga. “Jika masyarakat membutuhkan air bersih, bangun air bersih. Jika membutuhkan jalan, listrik, sekolah, dan puskesmas, maka itu yang harus diwujudkan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika