REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengungkapkan, pemerintah meminta agar tarif tiket tak lebih dari Rp 250 ribu per orang. Perusahaan sejauh ini masih terus membahas besaran tarif sebelum dioperasionalkan secara komersial mulai Oktober 2023 mendatang.
“Kemenhub (Kementerian Perhubungan) minta kalau bisa di bawah Rp 250 ribu. Tiket sedang kita bahas, Kemenhub juga kasih masukan, ini yang masih menjadi pertimbangan untuk segera ditetapkan,” kata Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Dwiyana mengungkapkan, salah satu pertimbangan dalam penetapan harga tiket juga menyangkut fasilitas feeder atau angkutan pengumpan yang menunjang Kereta Cepat. Di satu sisi, juga dipertimbangkan kemungkinan harga tiket termasuk angkutan LRT yang terintegrasi dengan Kereta Cepat di Stasiun Halim.
KCIC menginginkan agar sistem tiket memudahkan semua penumpang sebagai pengguna transportasi. “Benar-benar penumpang itu kita buat mudah, kita ingin ada integrasi ticketing dengan feeder, dengan LRT,” ucapnya.
Adapun sejauh ini progres pembangunan seluruh infrastruktur KCJB berikut empat stasiunnya mencapai 92 persen. KCIC menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi mulai 18 Agustus 2023 atau sehari setelah Hari Kemerdekaan RI.
Namun sifatnya, masih operasional terbatas dan tiket akan digratiskan. Penumpang yang bisa menikmati secara gratis akan dipilih langsung oleh KCIC, utama mereka yang tinggal di sekitaran jalur KCJB.
Memasuki pekan pertama Oktober, KCIC diharapkan siap mengoperasionalkan KCJB secara penuh dan penumpang dikenakan tarif normal. “Targetnya minggu pertama Oktober, kita harapkan segera (tarif tiket diumumkan),” jelasnya.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama menjelaskan, Kemenhub bersama pihak kontraktor dan operator sekaligus perguruan tinggi terus berdiskusi untuk menyamakan persepsi ihwal poin-poin utama yang harus diuji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika