REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berencana menggeser beberapa anggaran untuk memfokuskan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini untuk memastikan pensasaran program kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
"Kita akan optimalkan supaya tidak ke mana-mana anggaran itu harus memang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Karena itu mungkin ada semacam pergeseran-pergeseran untuk mendukung percepatan," ujar Kiai Ma'ruf usai memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pemerintah akan menyasar keluarga miskin ekstrem sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Salah satunya yang terpenting adalah melibatkan partisipasi pemerintah daerah. Sebab, kantong kemiskinan ekstrem tersebar di berbagai daerah.
"Karena memang pada hakekatnya kemiskinan itu adanya di berbagai daerah, maka kantong-kantong kemiskinannya yang masih merah, apalagi hitam itu akan kita dorong supaya ada percepatan-percepatan. Karena memang ternyata Jawa itu termasuk yang merah, begitu juga di Sumatera dan selain di Papua," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan pergeseran anggaran dilakukan untuk beberapa program yang tidak spesifik dalam menangani kemiskinan. Dia mencontohkan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang dinilai mampu.
"Subsidi BBM kan itu tidak bisa diklaim untuk orang miskin apalagi miskin ekstrem karena orang yang ekstrem nggak banyak yang menggunakan (kendaraan), jadi kita tidak bisa mengklaim itu. Misalnya subsidi listrik apa semua untuk orang miskin, enggak," kata Muhadjir.
Namun, Muhadjir tak membeberkan program yang akan difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sebab, kata dia, rencana pergeseraan anggaran ini dalam rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada hari ini.
Muhadjir menyebut Wapres dalam rapat itu telah mengginstruksikan Kementerian Keuangan mengkaji program jaring pengamanan sosial yang tidak tersalurkan secara tepat sasaran. Hal ini memastikan target pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 tercapai.
"Tadi Pak Wapres menyarankan secara spesifik, sehingga pergeseran anggaran itu mana yang betul-betul nanti untuk miskin ekstrem makannya namanya percepatan per sasaran. Per sasaran itu bukan hanya by name by address tepat tapi bantuannya itu juga harus spesifik," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
