REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia yang belum tergali maksimal. Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 20 Gigawatt (GW), sedangkan pemanfaatan panas bumi menjadi listrik baru sekitar 2,3 GW.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan komitmen pemerintah terus mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau.
"Dengan dukungan ini, diharapkan pada tahun 2060, kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 Gigawatt," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka acara The 9TH Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia diberkahi potensi energi baru terbaru (EBT) yang melimpah, tetapi belum dimaksimalkan keseluruhan. Oleh karena itu, sejalan dengan komitmen transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060, pemerintah dalam lima tahun terakhir mengoptimalkan pengembangan EBT di Indonesia.
"Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 gigawatt, yang berasal dari berbagai potensi yang kita miliki seperti surya, hidro, angin, bioenergi, arus laut, dan panas bumi," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia, Kiai Ma'ruf meminta agar kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi diperbaiki. Hal ini sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, sekaligus menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif. Selain itu, kata Kiai Ma'ruf, dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia.
"Misalnya, program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian ESDM, perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya memang belum mencukupi untuk mempermudah pengembang," ujarnya.
Selain itu, Kiai Ma'ruf berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi, dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi.
Kiai Ma'ruf juga menekankan pengembangan pembangkit panas bumi harus dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Karenanya, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah yang dikelola.
"Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
