REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) diperpanjang sampai Juni tahun depan. Langkah ini, kata Badan Pangan Nasional, merupakan murni bentuk perhatian pemerintah agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi kembali menegaskan hal tersebut sembari menampik isu perpanjangan bantuan pangan beras tersebut berkaitan dengan muatan politis. Ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Lebih lanjut, Arief menjelaskan, panen raya yang biasanya jatuh pada Maret dan April diperkirakanp akan mundur atau kemungkinan akan bergeser hingga dua bulan. Padahal, diketahui bersama, tahun 2024 terdapat Pemilu pada bulan Februari dan Idul Fitri di bulan April.
“Yang mana pada momentum-momentum tersebut, permintaan untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan,” jelas Arief.
Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di Maret dan April. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulan Maret 2022 tercatat 5,49 juta ton dan April 2022 mencapai 4,45 juta ton. Angka tersebut menandakan panen raya di tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi pada 2023, di mana Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat 3,66 juta ton.
“Tentunya NFA bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok CBP untuk bantuan pangan beras selama enam bulan di 2024, kita estimasi memerlukan total 1.320.244 ton,” ungkapnya.
Arief menyatakan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.
Adapun, alasan bantuan pangan beras diberikan ke 22.004.077 masyarakat karena itu sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki daya beli yang rendah. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Beras telah menjadi komponen kebutuhan pokok kita, sehingga saat bantuan ini disalurkan, akan bisa menguatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menjaga inflasi nasional,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
