REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah swasembada sembilan komoditas pangan strategis. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Amran memaparkan produksi dan stok pangan dalam kondisi surplus menjelang Ramadhan, Idul Fitri 1447 Hijriyah, Imlek, dan Nyepi 2026. Beras, jagung pakan, bawang merah, cabai, telur, dan ayam telah mencukupi kebutuhan nasional, bahkan sebagian telah diekspor.
“Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Beras, jagung pakan sudah tidak impor, kemudian bawang merah, cabai, telur, ayam, kita sudah swasembada,” kata Kepala Bapanas.
Amran menambahkan tiga komoditas yang masih bergantung pada impor, yakni kedelai, bawang putih, dan sapi. Meski belum sepenuhnya mandiri, stoknya disebut tetap tersedia dalam jumlah besar sehingga tidak ada alasan kenaikan harga di pasar.
Stok beras pada Februari mencapai 3,4 juta ton. Cadangan SPHP tersedia 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram. Pemerintah juga menguasai 700 ribu ton minyak goreng dengan HET Rp 15.700 per liter. Untuk daging, HET ayam Rp 40.000 per kilogram dan daging sapi Rp 140.000 per kilogram.
“Tahun ini kami sampaikan kepada seluruh pengusaha di Indonesia, saya memohon atas nama pemerintah, jangan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Sekali lagi, jangan ada yang menaikkan harga di atas HET,” tutur Amran.
Ia mengatakan Presiden memantau langsung perkembangan harga pangan. Ia mengaku dipanggil untuk melaporkan kondisi pasokan menjelang hari besar keagamaan dan diminta memastikan tidak ada lonjakan harga.
Amran meminta Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) se-Indonesia menindak tegas pelaku usaha yang melanggar HET. Penindakan diarahkan kepada produsen dan distributor besar, bukan pedagang kecil di lapak.
“Kalau ada yang bermain beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya,” ujar Amran, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Untuk minyak goreng, aparat diminta menelusuri hingga pabrik dan distributor besar. Indonesia merupakan produsen terbesar dunia sehingga harga domestik tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Pada komoditas daging, Amran menargetkan feedlotter dan rumah potong hewan (RPH) sebagai titik pengawasan. Ia mengungkapkan telah menerima laporan kenaikan harga Rp 1.000 di salah satu RPH dan langsung memerintahkan pemeriksaan.
“Mulai hari ini teman-teman Satgas dan Bapanas tidak ada kompromi. Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut. Tidak boleh beroperasi,” ujarnya.
Amran juga mengingatkan importir agar tidak memanfaatkan situasi saat stok melimpah. Pemerintah tidak akan ragu menghentikan izin impor bagi pelaku yang terbukti melanggar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika