REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan berlanjutnya kenaikan harga beras menjadi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan inflasi pada Mei 2023.

"Meskipun musim semakin luas, tapi harga beras masih cenderung naik akibat peningkatan permintaan beras, baik di Bali maupun luar Bali," kata Trisno di Denpasar, Rabu (3/5/2023).

Berdasarkan informasi harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar yang termuat dalam Info Pasar Denpasar, harga beras premium di dua pasar tradisional di daerah itu (Pasar Badung dan Pasar Kreneng) pada Rabu (3/5/2023) ini sudah di atas Rp 13.000 per kilogram.

Sementara itu berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada April 2023 tercatat beras juga menjadi salah satu komoditas yang juga menyumbang inflasi. Selain beras, inflasi disebabkan pula oleh kenaikan harga pada angkutan udara, daging ayam ras, dan angkutan antarkota.

"Terkait kenaikan harga beras pada April 2023 lebih disebabkan oleh belum meratanya musim panen padi di Bali," ujar Trisno.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada April 2023 sebesar 0,04 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (0,07 persen, mtm) dan lebih rendah dari inflasi Nasional (0,33 persen, mtm). Rendahnya inflasi April 2023 tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

"Dengan demikian, inflasi Provinsi Bali secara tahunan terus melandai pada angka 4,45 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 5,46 persen (yoy)," ucap Trisno.

Di sisi lain, tambah Trisno, tren peningkatan produksi cabai merah yang tengah memasuki musim panen, kemudian penurunan harga BBM non-subsidi dan avtur, diprakirakan menjadi faktor penahan laju inflasi Mei 2023.

TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. "Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis, pemberian subsidi ongkos angkut untuk menekan kenaikan harga komoditas pangan, serta monitoring dan sidak di pasar, distributor dan produsen," kata dia.

Selain itu, TPID mendorong peningkatan kualitas data komoditas pangan yang keluar masuk Bali, peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam Provinsi Bali dan dengan wilayah di luar Provinsi Bali.

Kemudian peningkatan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pasokan pangan di Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika