REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terpaksa harus melakukan impor beras karena faktanya di lapangan hingga hari ini produksi beras dalam negeri tak ada. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan data BPS yang dipakai oleh Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa produksi beras dalam negeri tahun ini surplus 7,5 juta ton. Faktanya, kata Budi di lapangan hingga saat ini Bulog susah mendapatkan beras petani.

"Kami ke lumbung lumbung padi gak ada. Kami juga katanya akan dikasih satu juta ton, sampai detik ini belum. Ternyata, emang barangnya gak ada," kata Budi di Komisi VI DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Budi menjelaskan tak hanya di petani, bahkan di penggilingan baik itu penggilingan gabah kecil maupun komersil pun tidak ada stok padi. Kata Budi, pihak Perpadi pun sempat ingin membeli beras bulog untuk mengantisipasi tak ada stok.

"Stoknya makin tipis, beli gak dapat, penggilingan juga gak sanggup, penggilingan kecil kosong, perpadi kosong semua. Mereka malah mau beli berasnya Bulog," tambah Budi.

Budi pun mengatakan karena minimnya stok, maka pada 19 Desember 2022 silam Presiden memrintahkan untuk melakukan impor beras. Presiden kata Budi memerintahkan untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton untuk menjamin pasokan.

"Yaudah, impor aja kata Presiden. Sejuta. Barangnya gak ada, saya bilang. Beberapa negara tutup ekspor, cuaca buruk, mau Nataru waktu itu, makanya waktu itu target kita 500 ribu, yang datang cuman 65 ribu ton di desember," kata Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika