REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan industri sawit dan produk turunannya masih akan tetap menjadi pilar penting bagi ekonomi nasional.
"Saya mempunyai keyakinan, industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional," kata Wapres, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tahun 2023 yang juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, dan pejabat terkait lainnya.
Saat ini, menurut Wapres, industri sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada 2022, devisa ekspor dari industr sawit mencapai 39,28 miliar dolar AS dan menjadi rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kelapa sawit merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, yang patut kita syukuri. Kondisi tanah dan iklim Indonesia memungkinkan sawit tumbuh subur, sehingga mampu memberi sumbangan positif terhadap perekonomian," kata Wapres.
Menurut Wapres, sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari sawit, dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai 106,16 miliar dolar AS pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar dolar AS. "Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, artinya perkebunan sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan," kata Wapres.
Karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. "Sasaran yang ingin dicapai, antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan sawit yang berkelanjutan," kata Wapres.
Upaya tersebut dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan terbaiknya, tidak terkecuali peran GAPKI sebagai pelaku usaha.
Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono secara khusus menyoroti soal pembayaran penggantian selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng (rafaksi) belum juga dibayarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp 344 miliar pada periode 19-31 Januari 2022, mengatakan bahwa proses verifikasi masih berlangsung.
"Sedang dilakukan karena itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga saat ini sedang dalam proses penunjukan karena ini sudah pernah, tetapi ada perbaikan. Jadi, intinya ini masih menunggu proses identifikasi dan nanti ada rekomendasi dari Kemendag dan Kementerian Perindustrian baru ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayar," kata Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
