REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H atau 2023, lonjakan permintaan dan konsumsi berpotensi mendorong kenaikan harga pangan sehingga rentan mempengaruhi upaya pengendalian inflasi. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
“Sejumlah langkah telah kami siapkan dan beberapa sudah dijalankan, khususnya terkait upaya pengendalian harga beras mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Beras menjadi komoditas pangan yang memberikan andil terhadap inflasi Februari 2023,” kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi melalui keterangan, Jumat (3/3/2023).
Arief menuturkan, pengendalian harga beras akan menjadi kunci untuk menjaga inflasi pangan jelang HBKN. Upaya mitigasi pengendalian harga beras terus dilakukan walaupun memasuki panen raya harga beras cenderung turun.
“Kami terus lakukan langkah mitigasi dan pengendalian harga beras, di antaranya melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen yang masih berjalan. Sampai dengan 1 Maret Bulog telah menyalurkan sekitar 413 ribu ton beras untuk kegiatan SPHP,” tuturnya.
Selain itu, NFA juga menjalankan langkah-langkah untuk memastikan penyerapan gabah/beras oleh Bulog berjalan optimal pada panen raya Maret-April ini. Persiapan dilakukan dengan menetapkan harga batas atas pembelian gabah/beras, melakukan pembahasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, serta meningkatkan kolaborasi Bulog dengan pelaku usaha penggilingan.
Mengenai penyesuaian HPP, dalam beberapa hari ini NFA akan mengundang kementerian dan lembaga terkait serta seluruh stakeholder perberasan nasional untuk menghitung bersama-sama HPP terbaru. Menurutnya, hal tersebut perlu dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perberasan nasional, serta memastikan Bulog bisa melakukan penyerapan guna mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai target.
"Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan harga," terangnya.
Langkah pengendalian harga beras ini, lanjut Arief, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah berhati-hati terhadap harga beras karena memiliki andil yang besar terhadap inflasi.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, angka inflasi nasional Februari 2023 tercatat sebesar 0,16 persen secara bulanan, atau mengalami penurunan dari inflasi Januari 2023 yang berada di angka 0,34 persen. Untuk komoditas pangan, beras memberikan andil tertinggi sebesar 0,08 persen, disusul bawang merah sebesar 0,03 persen dan cabai merah sebesar 0,02 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
