REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Surat kabar Sankei melaporkan Jepang mempertimbangkan untuk melonggarkan pembatasan ekspor ke Korea Selatan (Korsel). Saat Presiden Korsel Yoon Suk-yeol ingin memperbaiki hubungan di tengah ketegangan di kawasan Asia Timur.
Sankei mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Jepang akan memutuskan apakah melonggarkan pembatasan pengiriman teknologi canggih seperti yang diberlakukan pada 2019. Saat hubungan kedua negara renggang akibat sengketa kerja paksa masa penjajahan Jepang.
Kedua negara bertetangga dilaporkan sedang menggelar serangkaian perundingan untuk mengakhiri sengketa. Pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan Jepang belum dapat dimintai komentar.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan, masalah pembatasan ekspor tampaknya akan diselesaikan dalam perundingan antara Korsel dan Jepang yang membahas berbagai isu termasuk kerja paksa. "Mengingat tumbuhnya kebutuhan untuk mempromosikan kerja sama di antara negara-negara yang memiliki nilai universal yang sama di saat keamanan ekonomi semakin penting, kami berharap Jepang mempertimbangkannya dengan bijak," kata Kementerian Luar Negeri Korsel, Sabtu (28/1/2023).
Bulan ini menteri luar negeri kedua negara akan bertemu di Tokyo, Jepang. Media Korsel, Jiji News, melaporkan diplomat dua negara akan bertemu di Seoul, Korsel, Senin (30/1/2023) mendatang. Kedua belah pihak sudah hampir menyelesaikan rencana untuk mengakhiri sengketa mereka.
Dua negara Asia Timur itu sekutu penting Amerika Serikat (AS). Mereka memiliki historis yang pahit mengenai penjajahan Jepang di Semenanjung Korea dari 1910 sampai 1945.
Yoon yang menjadi pemimpin Korsel sejak Mei tahun lalu meningkatkan kerja sama dengan Jepang meski hubungan kedua negara masih diwarnai sengketa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
