REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan penyediaan anggaran sebesar Rp 100 triliun per tahun guna membeli komoditas bahan pokok hasil para petani. Melalui langkah itu, kata dia, petani bisa fokus pada produksi.
"Petani itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Kita ingin petani mengurus pertanian saja, tidak perlu mengurus harga," jelas dia dalam Kinerja 100 Hari Kerja Menteri Perdagangan di Jakarta, Ahad (25/9/2022).
Zulkifli mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Bila disetujui, BUMN akan menyerap hasil produksi petani.
Hanya saja, kata dia, perlu didiskusikan dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan. "Memang presiden sudah perintahkan BUMN harus beli hasil-hasil petani, perintahnya sudah. Makanya akan kita kejar dengan Badan Pangan, BUMN, Kementan, bila perlu saya yang datangi tidak apa-apa, walau saya ini menteri perdagangan, tapi untuk kebaikan," tutur Zulkifli.
Zulkifli mengakatakan, jika usulan ini disetujui Presiden Joko Widodo, maka kebutuhan pangan nasional akan tercukupi bahkan sekaligus meminimalisir impor pangan. Ia menambahkan, harga kebutuhan pokok sejauh ini masih relatif stabil meski tergolong rawan mengingat tidak adanya cadangan pangan seperti jagung dan kedelai sehingga perlu ditata lebih lanjut.
"Negara ini tidak ada stoknya, jagung tidak ada, kedelai tidak ada. Makanya harus ditata lagi," tegas dia.
Zulkifli menyatakan, saat ini harga beras sedikit naik. Ia menjelaskan, kenaikan itu terjadi karena harga gabahnya pun naik dari Rp 4.400 menjadi Rp 5.500.
Menurutnya, kenaikan harga beras tersebut dikarenakan perusahaan turut membeli gabah petani. Ia menegaskan, terkait urusan beras dirinya akan mengupayakan segera menstabilkan harganya, karena tingginya harga beras bisa menyumbang inflasi sebesar 3,3 persen. Sementara, saat ini cadangan beras Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini sekitar 800 ribu ton sampai akhir tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika