REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT PLN (Persero) siap memasok listrik sebesar 3,4 megawatt (MW) guna mendukung program elektrifikasi aset Pelindo Regional 4. Sinergi ini diharapkan dapat menggerakkan sektor kemaritiman dan mendorong perekonomian bangsa melalui pasokan listrik yang andal.
Dengan adanya elektrifikasi aset diharapkan juga dapat mendorong efisiensi biaya operasional mencapai 30 persen. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo Leo Basuki mengatakan, PLN siap mendukung agenda elektrifikasi di lingkungan Pelindo 4. Dia mengatakan, PLN memiliki pasokan yang cukup untuk memberikan layanan listrik yang andal."Tentunya kami memiliki suplai daya yang cukup untuk mewujudkan program Pelindo ini dan kami pastinya akan memberikan layanan listrik kelas 1 kami," tutur Leo.
Lebih lanjut, elektrifikasi aset ini meliputi shore connection, alat bongkar muat hybrid, pembangunan PLTS, dan pemanfaatan inovasi PLN UIW Suluttenggo dalam hal ini Stasiun Pengisian Listrik Kapal Sandar (SPLIKS).
Debby Duakaju selaku Division Head Teknik Regional 4 menuturkan, elektrifikasi ini diharapkan dapat menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan bagi operasional BUMN. Selain itu diharapkan dapat mereformasi seluruh rantai operasional antara lain RTG, alat angkut peti kemas, mobilisasi non-cargo, hingga pengelolaan limbah off-site.
"Kami memandang program elektrifikasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi operasional Pelindo bahkan dapat memberikan perubahan pada sustainability bisnis kami. Jika program elektrifikasi ini rampung sesuai rencana, kami akan mampu memangkas biaya operasional kami hingga 30 persen," jelas Debby.
Saat ini total sudah ada 165 peralatan tersebar di 15 cabang pelabuhan Pelindo Regional 4 yang telah berhasil menggunakan listrik sebagai energi utama. "Ditargetkan pada tahun 2025 kami dapat melakukan elektrifikasi terhadap total 180 alat kami pada program ini, tentunya hal ini dapat kami wujudkan dengan dukungan penuh dari PLN UIW Suluttenggo," ujar Debby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika