REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan tujuh isu keuangan yang akan dibahas dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi negara G20 (KTT G20). Adapun pertemuan internasional ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan isu keuangan akan membahas koordinasi pemulihan ekonomi. “Agenda finance track yang akan dibahas, akan ada tujuh agenda. Secara cepat akan saya sampaikan yang paling utama dan penting adalah mengenai negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global,” ujarnya saat konferensi pers Menuju Presidency G20 Indonesia Tahun 2022 secara virtual Selasa (14/9) malam.

Menurutnya, agenda tersebut sesuai tema Presidency G20 Indonesia tahun 2022 yaitu Recover together and recover stronger. Adapun tujuannya agar semua negara G-20 bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat maka dibutuhkan koordinasi policy global.

“Paling sering akan dibahas dalam G-20 tahun 2020 yaitu kapan negara-negara terutama G20 melakukan kebijakan extraordinary bidang fiskal dan moneter. Akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi," ungkapnya.

Sri Mulyani berharap, pertumbuhan ekonomi masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global bisa sustainable atau terus berlangsung. Menurutnya, tentu bukan hal yang mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda kebijakan fiskal.

Baca juga : Pemerintah Lakukan Persiapan Khusus untuk Amankan KTT G-20

"Seperti di Indonesia yang extraordinary di mana kita membolehkan adanya defisit di atas tiga persen tidak berjalan selamanya, dan semua negara juga situasi yang sama kebijakan fiskalnya," katanya.

Isu kedua, membahas dampak pandemi Covid-19 semua negara anggota baik bidang kesehatan, ekonomi, korporasi hingga tingkat kesulitan dari sisi neraca keuangan. Ketiga, mengenai central bank digital currency. Lalu, sistem keuangan yang berkelanjutan atau sustainable finance menjadi tema yang keempat.

“Isu bagaimana sektor keuangan mendukung agenda-agenda penting lainnya yang sangat penting di level global yaitu climate change, dibahas mengenai green finance facility, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable," tuturnya.

Kelima adalah mengenai cross-border payment, terutama mengenai perkembangan teknologi digital dan ekonomi digital. Kemudian juga termasuk soal finansial inklusi.

Terakhir adalah mengenai pajak, yakni global taxation, baik dari segi tax incentive, tax avoidance, tax transparency, hingga reformasi perpajakan. “Akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax insentif, tax and digitalization, praktek Penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting dan tax transparency, juga tax development serta text certainty,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika