REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+/outlook stabil (Investment Grade) pada 22 April 2021. Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan afirmasi rating Indonesia tersebut menunjukkan keyakinan stakeholder internasional atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
"Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah," katanya dalam keterangan pers, Kamis (22/4).
Ke depan, Perry menegaskan Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.
Keputusan afirmasi rating tersebut menurut R&I didukung oleh tiga faktor utama. Pertama, ekonomi Indonesia diperkirakan kembali tumbuh ke level sebelum pandemi Covid-19 dalam satu hingga dua tahun ke depan. Sementara, reformasi struktural yang ditempuh pemerintah diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka menengah dan panjang.
Kedua, rasio utang pemerintah tetap rendah di tengah tekanan fiskal yang meningkat. Disiplin kebijakan fiskal yang ditempuh selama ini akan mendorong perbaikan keseimbangan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
"Ketiga, resiliensi ekonomi terhadap guncangan sektor eksternal tetap terjaga didukung respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia serta cadangan devisa yang memadai," katanya.
Bank Indonesia memperkirakan ekonomi akan tumbuh 4,1-5,1 persen pada 2021, setelah terkontraksi 2,1 persen pada 2020. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus melanjutkan upaya reformasi. Pada November 2020, Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Untuk menarik investasi asing dalam pembiayaan proyek khususnya infrastruktur, pemerintah telah membentuk sovereign wealth fund dan secara intensif mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Didukung oleh berbagai inisiatif tersebut, R&I memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran lima persen dalam jangka menengah.
Di sisi eksternal, defisit transaksi berjalan pada 2020 menyempit menjadi 0,4 persen dari PDB dipengaruhi oleh pelemahan permintaan domestik dan penurunan harga minyak. Dalam beberapa tahun ke depan, R&I memperkirakan defisit transaksi berjalan berkisar 1-2 persen seiring dengan perbaikan permintaan domestik yang akan mendorong kenaikan impor.
Cadangan devisa pada akhir Maret 2021 mencapai 137,1 miliar dolar AS, setara dengan 10 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah sehingga dapat menjamin kecukupan likuiditas valas. Dari sisi fiskal, pada tahun 2020 pemerintah melonggarkan sementara batas atas defisit fiskal sebesar tiga persen dari PDB untuk merespons pandemi Covid-19.
Belanja fiskal untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mendorong pelebaran defisit hingga mencapai 6,1 persen dari PDB pada 2020. Defisit fiskal pada 2021 diperkirakan sebesar 5,7 persen dari PDB, seiring berlanjutnya kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Pemerintah akan kembali menurunkan defisit menjadi maksimal tiga persen pada tahun 2023. Pada 2020, rasio utang pemerintah meningkat menjadi 39,4 persen, masih rendah dibandingkan negara lain dengan peringkat yang sama dengan beban bunga yang masih terjaga.
R&I sebelumnya telah menaikkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari BBB/outlook stabil menjadi BBB+/outlook stabil (Investment Grade) pada 17 Maret 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika