REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2021 mencapai Rp 45,6 triliun. Hanya saja, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan harus menyesuaikan prioritas kegiatan 2021 karena pagu tersebut kurai dari total anggaran yang dibutuhkan.
“Pagu Kemenhub sebanyak Rp 45,6 triliun bila dibandingkan pagu kebutuhan sebanyak Rp 75 triliun, terdapat kekurangan Rp 30 triliun,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (2/9).
Untuk itu, Budi menegaskan dalam penyusunan pagu anggaran 2021 telah dilakukan penajaman prioritas. Hal tersebut dengan memperhatikan kegiatan major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan RKP Tahun Anggaran 2021, serta kegiatan multi years kontrak dari SBSN, dan lainnya.
“Berdasarkan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang baru terdapat perubahan program Kemenhub yang sebelumnya sembilan program menjadi empat program,” ungkap Budi.
Dia menjelaskan, untuk rincian program dukungan manajemen sebanyak Rp 9,5 triliun, program infrastruktur konektivitas Rp 33,9 triliun, riset dan inovasi Rp 112 triliun, dan pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 2 triliun.
“Kami juga sudah menyusun alokasi per eselon berdasarkan surat bersama pagu anggaran APBN 2021,” ujar Budi.
Dia merinci untuk anggaran sekretaris jenderal sebesar Rp 716 miliar dan inspektorat jenderal Rp 121 miliar. Sementara itu, untuk direktorat jenderal perhubungan darat sebesar Rp 7,6 triliun, direktorat jenderal perhubungan laut Rp 11,4 triliun, direktorat jenderal perhubungan udara Rp 10,5 triliun, direktorat jenderal perkeretaapian Rp 11,1 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 197 miliar, BPSDM Rp 3,5 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp 350 miliar.
Budi memastikan, Kemenhub juga akan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sebab, kata dia, saat ini kebijakan pembangunan infrastruktur harus difokuskan dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi.
“Kegiatan ini juga harus mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Begitu juga dengan optimalisasi kegiatan dengan menggunakan metode padat karya,” tutur Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika