REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China akan menggelar pembicaraan dagang penting di London pada Senin (9/6/2025). Pertemuan ini bertujuan meredakan sengketa dagang yang semakin meluas, dari saling balas tarif hingga kontrol ekspor terhadap barang dan komponen penting bagi rantai pasok global.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung di lokasi yang dirahasiakan. Kedua belah pihak akan mencoba kembali ke jalur dialog setelah tercapainya kesepakatan awal di Jenewa bulan lalu. Pertemuan tersebut sempat meredakan ketegangan dan membawa angin segar bagi investor, yang selama berbulan-bulan tertekan oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari lalu.
“Putaran pembicaraan dagang berikutnya antara AS dan China akan diadakan di Inggris pada Senin,” ujar juru bicara pemerintah Inggris, Ahad (8/6/2025) lalu. “Kami mendukung perdagangan bebas dan menilai perang dagang tidak menguntungkan siapa pun, sehingga kami menyambut baik dialog ini.”
Delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. Sementara itu, delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng.
Pertemuan ini berlangsung empat hari setelah Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon langsung pertama mereka sejak pelantikan Trump pada 20 Januari 2025. Dalam percakapan yang berlangsung lebih dari satu jam, Xi mendesak Trump untuk membatalkan kebijakan dagangnya yang mengganggu ekonomi global dan memperingatkan agar tidak memprovokasi isu Taiwan.
Trump kemudian menyebutkan di media sosial pembicaraan tersebut menghasilkan “kesimpulan yang sangat positif” dan membuka jalan bagi pertemuan lanjutan di London.
Trump juga mengumumkan Xi telah sepakat untuk melanjutkan ekspor mineral kritis dan magnet ke AS. Sebelumnya, pada April, China menangguhkan ekspor komoditas tersebut, yang berdampak signifikan pada industri otomotif, kedirgantaraan, semikonduktor, dan pertahanan di berbagai negara.
Dilansir dari laman Reuters, langkah China itu menjadi perhatian serius bagi AS terutama karena dinilai tidak sejalan dengan komitmen yang disepakati dalam pertemuan di Jenewa. Saat itu, kedua negara sepakat untuk mencabut sebagian tarif tinggi dalam masa tenggang 90 hari.
Namun, pejabat AS belakangan menilai China lambat dalam memenuhi komitmen, khususnya dalam pengiriman mineral strategis tersebut. “Kami ingin AS dan China terus menjalankan kesepakatan Jenewa,” ujar juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam program Sunday Morning Futures di Fox News. “Kami memantau kepatuhan China dan berharap ini berlanjut dalam pembicaraan yang lebih komprehensif.”
Kehadiran Menteri Perdagangan Howard Lutnick, yang mengawasi kebijakan kontrol ekspor AS, menandakan pentingnya isu ini dalam agenda perundingan. Lutnick tidak hadir dalam pertemuan Jenewa.
Kesepakatan awal di Jenewa sempat mendorong pemulihan global di pasar saham. Indeks S&P 500 yang sempat turun hampir 18 persen pada awal April kini hanya sekitar 2 persen di bawah rekor tertingginya sejak Februari.
Meski begitu, kesepakatan tersebut belum menyentuh isu yang lebih kompleks dalam hubungan bilateral, seperti perdagangan fentanil ilegal, status Taiwan, serta keluhan AS terhadap model ekonomi China yang berorientasi ekspor dan didominasi negara.
Pemerintah Inggris menyediakan tempat bagi pembicaraan ini, tetapi tidak menjadi pihak dalam perundingan. Inggris dijadwalkan mengadakan dialog tersendiri dengan delegasi China akhir pekan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika