Jumat 28 Feb 2020 04:00 WIB

Garuda Indonesia Belum Pasti Terbitkan Sukuk

Garuda Indonesia masih mempertimbangkan risiko penerbitan sukuk.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf, dan Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid berfoto bersama di Gedung Garuda Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/2).
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf, dan Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid berfoto bersama di Gedung Garuda Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Saat ini, Garuda Indonesia menedekati jatuh tempo utang pada Mei 2020. Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid mengatakan belum bisa memastikan apakah perusahaan akan menerbitkan sukuk.

“Kita lihat nanti, kalau mau menerbitkan sukuk, nanti risikonya seperti apa. Nanti kita lihat lagi apakah itu berdampak. Tidak boleh menerbitkan utang baru,” kata Yenni di Gedung Garuda Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/2).

Baca Juga

Meskipun begitu, Yenny mengakui saai ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang tengah mengupayakan untuk melakukan perampingan anak cucu perusahaan. Yenny menuturkan semua anak dan cucu perusahaan yang tidak menguntungkan akan dihilangkan.

“Kalau membebani ya buat apa, semangatnya ya Garuda kebali pada bisnis intinya. Ada beberapa yang memang belum (menghasilkan) contohnya ya Tauberes. Apa lagi ya, ada banyak banget,” jelas Yenny.

Hanya saja, Yenny memastikan komisaris dan direksi Garuda ingin adanya optimalisasi aset. Dengan perusahaan lebih ramping, kata Yenny, perusahaan akan lebih baik untuk bergerak.

“Kita bisa mendapatkan pendanaan tanpa menerbitkan utang baru, dengan cara melego aset-aset perusahaan. Buat saya sih lebih dimungkinkan itu,” tutur Yenny.

Jatuh tempo utang Garuda Indonesia pada Mei 2020. Total utang tersebut mencapai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,82 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement