REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar panen raya di Desa Srimahi, Tambun Utara, Bekasi, Selasa (19/8/2025) siang. Kegiatan bertajuk Program Jaksa Mandiri Pangan ini memanfaatkan lahan aset sitaan negara.

Lahan seluas tujuh hektare tersebut dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) setempat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, para petani mampu menghasilkan 7–8 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

"Kita manfaatkan tanah sitaan negara yang belum terealisasi pelelangannya," ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Program Jaksa Mandiri Pangan merupakan pilot project pemanfaatan aset sitaan untuk mendukung ketahanan pangan. "Kegiatan panen hari ini bukti bahwa pendekatan hukum dan pembangunan harus beriringan. Hukum ditegakkan, tapi kemanfaatan juga diwujudkan," katanya.

Burhanuddin menyebut lahan yang dipanen kali ini sebelumnya milik Benny Tjokro, terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan PT Asabri. Aset tersebut kini disita negara.

Seluruh hasil panen akan menjadi milik petani pengelola. Bulog bertindak sebagai pembeli dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

Secara keseluruhan, Program Jaksa Mandiri Pangan mengelola 414 bidang tanah rampasan dengan luas lebih dari 330 hektare. Dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 1.650 ton padi per musim.

Dalam program ini, Kejagung berperan mengoordinasikan lahan, Kementan menyiapkan bibit dan sarana pertanian, PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk, sementara Bulog menjamin penyerapan hasil panen.

Program tersebut sejalan dengan strategi pemerintah memperkuat lumbung pangan nasional, memperluas lahan produktif, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Jika surplus, hasil panen berpotensi untuk ekspor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika