REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyoroti adanya spekulan tanah yang mencari tahu lokasi calon ibu kota baru. Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi incaran para spekulan tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah hanya akan menggunakan aset yang dikuasai negara sebagai kawasan calon ibu kota baru.
"Jadi kalau ada bakatnya di bidang properti, jual beli tanah, jangan mimpi deh jadi spekulator ya untuk ibu kota baru ini. Karena lahan yang kita pakai hanya lahan yang dikuasai oleh negara bukan lahan yang punya orang kita beli," ujarnya saat acara Youth Talks: Yuk Pindah Ibu Kota’ di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).
Menurutnya para spekulan tanah di Kalimantan sudah pasti merugi bila nekat memainkan harga tanah di beberapa lokasi calon ibu kota baru. Para spekulan tanah, harus menyadari risiko hukum yang menantinya.
"Artinya, itu bukan karena intervensi pemerintah. Tolong jangan main spekulasi karena pasti ruginya sudah ketahuan. Intinya berbagai hal sudah saya sampaikan, ada lahan luas, jangan bikin di atas lahan yang pas-pasan, maka dicari yang luas, yang dikuasai pemerintah," ucapnya.
Bambang menegaskan calon ibu kota baru akan menggunakan lahan yang cukup besar. Hal ini dilakukan agar ibu kota baru tidak mudah padat penduduk.
"Intinya, ada lahan yang luas kalau kita bikin ibu kota baru jangan bikin di lahan yang pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti, nanti segera padat, crowded dan tidak nyaman. Maka harus dicari lahan yang luas dan dikuasai oleh negara," jelasnya.
Adapun daerah yang akan dijadikan calon ibu kota baru adalah Pulau Kalimantan. Pulau tersebut dinilai sebagai suatu daerah yang memiliki lahan luas dengan potensi bencana alam yang minim.
"Ibu kota baru Kalimantan resiko gempa kecil sekali yang ada memang bencana seperti asap, kebakaran hutan dan banjir. Tapi itupun tidak seluruh Kalimantan tapi hanya beberapa area lahan gambut yang berisiko, juga lahan hutan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika