REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan pihak swasta akan tertarik ikut membangun ibu kota baru NKRI. Namun, menurut Darmin, swasta masih menunggu kepastian lokasi dan lahan kawasan dimaksud.
"Itu prosesnya belum sampai situ lah," kata Darmin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).
Ia mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan apakah sudah ada pihak swasta yang berminat untuk terlibat dalam pemindahan ibu kota NKRI. "Ya prosesnya masih mengidentifikasi persis lahannya, swasta akan ikut kalau dia lihat, mana lahannya. Ini dia, baru dia ikut," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Ia menyebutkan rencana pemindahan ibu kota tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin ini. "Ndak, kita hanya membahas TORA (tanah objek reforma agraria)," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, ibukota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibukota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.
"Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
