REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa dan generasi muda menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menekankan pentingnya menabung bagi mahasiswa dan pemuda.
"Menabung tidak hanya untuk melindungi masa depan adik-adik semua, tapi juga bisa membantu perekonomian negara," kata menteri yang akrab disapa Opung Darmin ini dalam acara Aksi Muda 2019 di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (30/7).
Pemerintah menargetkan keterlibatan masyarakat di produk jasa keuangan bisa mencapai 75 persen dari populasi masyarakat pada 2019. Generasi muda menempati porsi hingga 24,6 persen namun budaya menabung masih rendah.
Opung Darmin menyampaikan rasio tabungan nasional relatif rendah hanya sebesar 30,78 persen. Ini lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Singapura (48 persen), China (47 persen), Filipina (44 persen), bahkan Thailand (31 persen).
Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana asing. Padahal, sebagai negara berkembang, Indonesia butuh dana yang tak sedikit untuk pembangunan.
Darmin mengatakan seharusnya pembangunan ekonomi didanai semaksimal mungkin oleh sumber dana yang berasal dari dalam negeri atau dari penduduknya sendiri. Namun pertumbuhan Dana Pinak Ketiga (DPK) tercatat 7-8 persen, lebih rendah dari pertumbuhan kredit sebesar 10-11 persen.
"Hal ini juga bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah dan neraca pembayaran kita," kata Opung yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Indonesia kini diproyeksikan memiliki 65,4 juta penduduk usia 15-29 tahun. Jumlah pemuda akan bertambah di beberapa tahun mendatang dan diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030-2040.
Kelompok penduduk berusia muda yang produktif ini diharapkan akan menjadi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga dapat menopang pertumbuhan konsumsi dan memberikan kontribusi besar pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Darmin menambahkan generasi muda juga harus akrab dengan produk-produk keuangan lainnya seperti saham, asuransi dan lain-lain. Mereka juga punya tugas mengajak lingkungan sekitar untuk melek produk keuangan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan untuk membangun Indonesia, dana masyarakat sangat diperlukan. Perlu dana hingga Rp 36,6 ribu triliun untuk membangun negeri yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Hanya 13 persennya didanai dari anggaran negara," katanya kepada 1.300 mahasiswa dari 47 universitas di Indonesia pada kesempatan yang sama.
Sisanya akan berasal dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Perbankan memiliki tugas untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk DPR dan kemudian menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit pembiayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
