REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BEKASI -- Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan kegiatan bursa lowongan kerja atau job fair mencerminkan potret buram dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam pengelolaan angkatan kerja nasional.
“Apa itu job fair? Itu sudah tidak reliable lagi di era teknologi yang sudah maju. Cukup pakai aplikasi saja sudah bisa,” kata Said Iqbal saat dikonfirmasi dari Cikarang, Rabu (11/6/2025).
Ia menyoroti bahwa pengelolaan pasar kerja saat ini tidak mencerminkan janji politik pemerintah, termasuk target penyediaan 400 ribu lapangan kerja untuk setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, dan dua juta lapangan kerja baru jika ekonomi tumbuh 5 persen.
Menurutnya, job fair justru menunjukkan kegagalan dalam mengelola pasar tenaga kerja yang seharusnya menjadi hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945: mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pada era 1990-an, kata Iqbal, Dinas Tenaga Kerja berperan aktif memfasilitasi pencari kerja hingga menjadi tempat mengadu persoalan ketenagakerjaan. Kartu kuning menjadi dokumen penting sebagai bank data tenaga kerja, memudahkan proses rekrutmen saat investor masuk ke suatu daerah.
“Sekarang? Di Cikarang mau kerja harus bayar dulu Rp 5–20 juta. Itu betul, terkonfirmasi. Belum tentu diterima. Di Serang masuk pabrik sepatu bisa kena Rp 40 juta, di Subang Rp 10 juta,” ungkapnya.
Iqbal mengingat, pada 1990-an, justru perusahaan yang aktif mencari calon tenaga kerja. “Saya tahu betul itu, tidak ada sampai rebutan di job fair,” tambahnya.
Secara terpisah, sejumlah pencari kerja mengeluhkan belum mendapat panggilan wawancara meski sudah 15 hari berlalu setelah mengikuti Job Fair 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi.
NSR (22), pencari kerja asal Desa Cibarusah Jaya, mengaku kecewa karena belum juga dipanggil oleh tujuh perusahaan yang ia lamar melalui sistem barcode saat acara berlangsung. Keluhan serupa disampaikan SFH (18) dari Desa Simpangan, yang menyebut belum ada satu pun temannya dipanggil wawancara.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atamaja, mengatakan proses penyortiran data pelamar masih berlangsung. Dinas Ketenagakerjaan setempat sedang memilah pelamar dengan memprioritaskan warga lokal.
“Nanti akan dipanggil. Sekarang sedang disortir. Banyak juga pelamar dari luar Kabupaten Bekasi yang akan gugur sendiri,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat bersabar, mengingat jumlah pelamar yang tinggi. “Kabupaten Bekasi adalah kota industri dengan tujuh ribu lebih perusahaan, tapi angka pengangguran masih tinggi. Mudah-mudahan job fair ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menurunkan pengangguran,” kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika