REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggelar rapat koordinasi pembangunan jaringan gas (jargas) tahun anggaran 2020 dengan mengundang pemangku kebijakan terkait. Pada tahun depan, pemerintah berencana membangun jargas di 54 kabupaten/kota.
"Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Dengan dana Rp 3,2 triliun, 2020 akan dibangun 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 kabupaten dan kota," ujar Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto.
Djoko menyampaikan komitmen tersebut merupakan upaya pemerintah merealisasikan kemudahan akses terhadap energi gas bumi dan percepatan energi gas bumi dalam menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.
Djoko mengatakan pemanfaatan jargas menjadi salah satu perhatian utama dari presiden sebagai salah satu proyek strategis nasional dengan lahirnya Perpres nomor 6 tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
"Kami mengharapkan manfaat gas bumi sebesar-besarnya dapat dirasakan masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil," kata Djoko.
Djoko menambahkan, selain rumah tangga yang akan mendapatkan manfaat langsung, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan di mana mereka dapat menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan terlebih kompetitif dibanding energi lain.
Djoko menyampaikan, kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 2015-2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, bersaing, ramah lingkungan, dan efisien.
"Saat ini, pemerintah telah melaksanakan pembangunan jargas sejak 2009 sampai 2018 dengan jumlah sambungan sebesar 325.852 Sambungan Rumah (SR) di 16 provinsi meliputi 40 kabupaten atau kota," cal Djoko.
Untuk 2020, lanjut Djoko, pemerintah akan membangun sebanyak 293.533 SR di 54 kabupaten atau kota. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah SR yang berhasil dibangun selama 2009 hingga 2018 yaitu sebanyak 325.852 SR di 16 provinsi meliputi 40 kabupaten atau kota.
"Jumlah ini besar sekali jika dibandingkan dengan jargas yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga tahun ini sebanyak 325.852 SR. Pada 2020, cuma setahun tapi SR yang dibangun jumlahnya hampir sama dengan 10 tahun," lanjut Djoko.
Djoko menilai dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan jargas sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala nonteknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.
"Kalau pembangunan ini lancar, maka semuanya (sambungan rumah) akan terbangun. Tapi kalau ternyata masih ada yang dibakar, diganggu, maka sebagian pembangunan akan ditunda karena kita tidak bisa menambah anggarannya sebagai pengganti infrastruktur yang rusak," ucap Djoko.
Djoko memaparkan pembangunan jargas pada 2020 akan dilakukan di banyak daerah di Indonesia, mulai dari Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk pembangunan jargas tersebut, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (sub holding gas bumi), untuk melaksanakan penyusunan FEED (Front End Engineering Design)-DEDC (Detail Engineering Design Construction) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019.
Manajemen PGN yang diwakili Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widagdo menyampaikan kesuksesan program jargas sangat dipengaruhi koordinasi, kerja sama, dan dukungan dari beberapa pihak terkait, khususnya dari pemda terkait penyediaan perijinan dan mempercepat pembuatan FEED untuk perencanaan lokasi jargas yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dilo menilai FEED - DEDC akan menjadi referensi dalam pengajuan APBN Program Jargas.
"Untuk itu perlu adanya komitmen bersama sehingga program jargas dapat berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan bagi pemerataan akses energi ramah lingkungan serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah," kata Dilo.
Dilo menyampaikan, FEED-DEDC ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2019. Dilo menambahkan, mitigasi risiko sosial saat pelaksanaan kegiatan pembangunan serta dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah juga sangat diperlukan untuk bersinergi ikut menjaga infrastruktur dan fasilitas jargas dari oknum-oknum yang berupaya menghambat suksesnya program strategis ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika