REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI masih mengkaji terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan calon jamaah haji untuk keberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. BPH telah diminta untuk segera menghitung besaran biaya haji.
"Kemarin kita sudah di-mention lagi sama Pak Presiden terkait penurunan biaya haji, dan sekarang memang masih dikaji besarannya," kata Tenaga Ahli BPH RI Ichsan Marsha di Kota Padang, Sabtu (12/7/2025).
Kepala Negara, kata Ichsan, sudah meminta BPH dan instansi terkait agar segera merumuskan atau menghitung besaran biaya haji yang harus dibayarkan calon jamaah. Namun, pada prinsipnya Presiden meminta agar biaya itu sebisa mungkin diturunkan dari nominal saat ini.
BPH masih melihat skema-skema dan kisaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji. Di saat bersamaan BPH juga terus memantau perkembangan dinamika kebijakan Arab Saudi yang tergolong dinamis sehingga bisa berdampak kepada biaya haji itu sendiri.
Pihaknya berkomitmen besaran biaya haji secepatnya diumumkan kepada publik mengingat waktu penyelenggaraan juga dipercepat oleh Arab Saudi. Otomatis hal tersebut berdampak kepada percepatan proses pembiayaan haji di Tanah Air.
"Ini prosesnya dari kita (BPH) sendiri dan juga nantinya bersama DPR," ujar dia.
Ketika ditanya lebih jauh perkiraan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk musim berikutnya, Ichsan tidak memberikan jawaban pasti karena hal itu masih dibahas di tataran BPH, termasuk nantinya berkoordinasi dengan DPR atau komisi terkait yang membidangi urusan haji.
"Kalau untuk kisaran biayanya kita belum bisa jawab sekarang karena itu nanti perlu diskusi juga dengan DPR termasuk formulasi Bipih itu sendiri," katanya.
Untuk diketahui, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sudah diturunkan dari tahun sebelumnya. Pada 2025 pemerintah bersama DPR menetapkan BPIH sebesar Rp89,41 juta atau turun Rp4 juta dari tahun sebelumnya.
Dampaknya, Bipih yang dibayarkan jamaah juga turun menjadi Rp55,43 juta, lebih rendah dari Bipih 2024 yang mencapai Rp56,04 juta. Penggunaan nilai manfaat per jamaah juga turun dari Rp37,36 juta pada 2024 menjadi Rp33,97 juta tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika