REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) menyebut proses pembangunan ibu kota bakal berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut, setidaknya proses pembangunan ibu kota baru bakal mendorong pertumbuhan sekitar 0,1 persen.
"Kami melakukan penghitungan dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional, ini akan menambah riil produk domestik bruto nasional 0,1 persen," kata Bambang dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara di Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6).
Bambang mengatakan, pembangunan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan karena bakal menimbulkan kegiatan penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum digunakan. Terlebih, sumber daya alam yang saat ini dimiliki di sekitar Kalimantan yang kemungkinan besar dipilih sebagai lokasi pemindahan.
Geliat pembangunan ibu kota baru, lanjut Bambang, juga bakal memacu kegiatan perekonomian di sekitar wilayah Kalimantan. Terutama di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. "Jadi memang lokasi itu menjadi penting, semakin strategis lokasinya, semakin besar pula dampaknya," ujarnya.
Meski demikian, Bambang menjelaskan, kontribusi sebesar 0,1 persen itu tergolong kecil. Saat ini, total produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar Rp 15 ribu triliun. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan 0,1 persen maka menyumbang PDB sekitar Rp 15 triliun.
Pemerintah memastikan pemindahan ibu kota tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di luar wilayah pembangunan. Hal itu selama, lokasi pembangunan memiliki sumber daya yang memadai serta melibatkan sumber daya yang dimiliki wilayah sekitarnya.
Lebih lanjut, kata Bambang, dengan adanya kontribusi terhadap pertumbuhan, kesenjangan diharapkan dapat menurun. Menurutnya, semakin pembangunan menuju ke arah padat karya, maka bakal melibatkan semakin banyak tenaga kerja dalam negeri.
Lebih lanjut Bambang mengatakan hal ini sekaligus mengatasi masalah pengangguran dan kesenjangan kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan. "Pemindakan ibu kota ini akan lebih terdiversifikasi ke arah padat karya," kata Bambang.
Sebelumnya, ia mengatakan, kajian teknis lokasi pembangunan ibu kota sudah mencapai 90 persen dan memasuki tahap finalisasi. Jika kajian selesai, maka akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diputuskan lokasi ibu kota yang baru.
Diputuskannya lokasi sekaligus dibarengi dengan pembentukan Badan Otorita yang bakal mengawal pembangunan.
Adapun pada tahun 2020, Bappenas direncakan sudah memulai perencanaan awal. Pembangunan fisik secara total bakal mulai dilakukan bertahap pada tahun 2021 dan ditargetkan pemindahan ibu kota dimulai pada 2024 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika