REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah dituntut mampu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dan keuangan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini dilakukan agar mampu memanfaatkan momentum bonus demografi agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kondisi ‘tua sebelum kaya’.
Salah satu hal yang dilakukan adalah mendorong sektor bernilai tambah tinggi untuk menjadi pendukung perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus terus ditingkatkan. "Begitupun dengan memperkaya inovasi dan pengembangan teknologi," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).
Tapi, Sri mengakui, upaya memperkokoh fondasi perekonomian masih menghadapi tantangan berat, termasuk keterbatasan output potensial. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tapi infrastruktur pendukung belum terdistribusi secara merata. Dampaknya, Sri menambahkan, industri manufaktur hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga pertumbuhannya mengalami kendala.
Selain itu, Indonesia menghadapi perubahan demografi, di mana potensi penduduk muda belum optimal dimanfaatkan. Persoalan ini baik yang disebabkan kualitas pendidikan ataupun mismatch ketenagakerjaan.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Sri mengatakan, Indonesia juga dituntut untuk mampu mengakselerasi transformasi struktural dengan mengadopsi revolusi industri 4.0. "Di sisi lain, ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih berlanjut," tutur Sri.
Pada tahun ini, dinamika global berubah secara cepat dengan eskalasi perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik Amerika Serikat dengan Cina yang meningkat tajam. Hal ini menimbulkan kenaikan risiko pada pertumbuhan ekonomi global dan perlemahan perdagangan internasional.
Tapi, Sri menjelaskan, reformasi ekonomi akan terus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Termasuk untuk menjadi negara berpenghasilan menengah-tinggi dengan tingkat kesejahteraan yang merata.
Dalam jangka menengah, reformasi ekonomi akan difokuskan pada berbagai upaya. Di antaranya, peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, peningkatan kualitas kelembagaan, pendalaman pasar keuangan serta mendorong percepatan transformasi ekonomi. "Reformasi ekonomi ini didukung kebijakan fiskal yang responsif dan efektif," kata Sri.
Secara garis besar, pemerintah memiliki tiga strategi makro fiskal. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Ketiga, mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
