REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tantangan perekonomian Indonesia pada 2020 adalah menjaga momentum pembangunan di tengah situasi global dan kondisi internal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diarahkan pada peningkatan investasi dan daya saing yang tetap seimbang dengan pertumbuhan konsumsi.
Dalam kebijakan makro ini, Sri menjelaskan, pemerintah sendiri akan bertindak sebagai katalisator, bukan pelaku utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan pajak tidak hanya sebagai instrumen mengumpulkan penerimaan dan pendapatan. "Juga dipakai untuk meningkatkan kondisi investasi dan ekspor," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).
Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah juga berkomitmen melakukan belanja lebih efisien. Khususnya, yang secara signifikan, adalah meningkatkan belanja modal dan belanja yang lebih baik atau spending better. Tujuannya, agar setiap belanja mampu menjadi katalis dalam meningkatkan momentum pembangunan dan daya kompetisi dan perekonomian.
Namun, Sri belum dapat menyebutkan komposisi belanja modal secara detail. Sebab, kerangka makro yang dimiliki pemerintah kini masih dalam tahap resource envelope. "Komposisinya masih belum dalam posisi yang fiks," ujarnya.
Sri memprediksi, belanja modal pada tahun depan dapat mencapai di atas Rp 200 triliun atau lebih besar dibandingkan tahun ini, yakni sekitar Rp 180 triliun. Dari total tersebut, pemerintah memiliki dua fokus, yakni pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pembangunan manusia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Sri berharap, upaya tersebut dapat membantu SDM Indonesia memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.
Di sisi lain, Sri menambahkan, pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan guna meningkatkan konektivitas arus orang dan barang. Jaringan digital turut dikembangkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Sebab, perbaikan kondisi infrastruktur merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan lebih kreatif melalui instrumen fiskal di penerimaan belanja maupun pembiayaan. "Kami terus dorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ucap Sri.
Secara umum, Sri menjelaskan, kebijakan makro fiskal dalam 2020 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dan terarah. Defisit diproyeksikan berada pada level 1,75 sampai 1,52 persen terhadap PDB, keseimbangan primer positif dan rasio utang di kisaran 30 persen terhadap PDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
