REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dengan Export-Import Bank of Korea (Korean Exim Bank) berkomitmen meningkatkan kerja sama antar kedua negara. Di antaranya melalui pemberian pinjaman Korean Exim Bank dalam bentuk pinjaman lunak tidak mengikat atau untied soft loan ke Indonesia dengan nama Economic Development Partnership Facility (EDPF).
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro dengan Chairman Korean Exim Bank Sung-soo Eun di Fiji, Kamis (2/5). Pertemuan ini dilaksanakan setelah rencana pertemuan kedua pihak dalam International Monetary Fund-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali batal dilaksanakan karena kesibukan masing-masing.
Skema EDPF dikembangkan Korean Eximbank sebagai tanggapan atas rencana yang dicetuskan Kementerian PPN/Bappenas. Menurut Bambang, saat ini, Korean Eximbank tengah menyiapkan Nota Kesepahaman untuk pelaksanaan skema EDPF antara Korea Ministry of Economy and Finance dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Ini dalam kerangka kerjasama antar kedua Pemerintah (Government to Government),” katanya dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (2/5) malam.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Korea Moon Jae-in yang meluncurkan New Southern Policy pada 2018 sebagai kebijakan strategis. Tujuannya, memperluas komitmen Pemerintah Korea dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Bambang menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dan dukungan Korean Eximbank terhadap perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. “Kami sangat menghargai rencana Korea Eximbank dan EDCF untuk membawa kerja sama Korea-Indonesia ke level yang lebih tinggi, dalam hal ini, memperluas cakupan kerja sama dan meningkatkan jumlah pinjaman,” tuturnya.
EDCF dirancang sejalan dengan kebijakan New Southern Policy untuk dapat mendukung kebutuhan finansial pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Peningkatan taraf kerja sama ini harus dibarengi dengan sejumlah perbaikan di berbagai bidang. Misalnya, persiapan proyek dan kualitas pelaksana proyek seperti konsultan, kontraktor, dan penyedia barang dan jasa, juga mempercepat proses legal dan administratif.
Di Indonesia, Korean Eximbank melaksanakan dua fungsi penting. Pertama, sebagai eksekutor pendanaan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Korea. Selain itu, Korean Eximbank juga memastikan implementasi pendanaan Official Development Assistance (ODA) dari Pemerintah Korea melalui Economic and Development Cooperation Fund (EDCF) dalam bentuk pinjaman lunak mengikat atau tied soft loan mengikat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, menjamin implementasi pendanaan kerjasama pembangunan lain, baik dari Pemerintah Korea maupun dari Korean Eximbank.
Kedua, menjadi institusi pelaksana pendanaan ekspor-impor komersial. Total jumlah komitmen dana Korea ODA Commitment pada periode 2016-2020 mencapai 600 juta dolar AS. Hingga saat ini, sebesar 129 juta dolar AS telah dialokasikan untuk proyek Engineering Service for Coastal and River and the project of Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Indonesia.
Sementara itu, ada dua proyek yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, yakni proyek e-government/data center project (150 juta dolar AS) dan Aid to Navigation (68 juta dolar AS).
Bambang menuturkan, Indonesia dan Korea harus mengoptimalkan segala pilihan skema kerja sama dan pendanaan yang tersedia dengan menggabungkan optimalisasi keduanya. Salah satunya yang sedang dilakukan di Karian Dam and Water Conveyance Project.
Bambang berharap, Korea dapat mengembangkan skema-skema pendanaan lain yang cocok dan layak diterapkan untuk proyek infrastruktur dan konstruksi di Indonesia. “Sekaligus mendorong investor Korea untuk ambil bagian dalam memfasilitasi investasi infrastruktur di Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
