REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini masih mencari solusi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat. Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Soegeng Poernomo mengatakan saat ini pemerintah perlu menyusun instrumen khusus.
“Instrumen ini agar penerintah memberikan solusi bagaimana operasional maskapai bisa hidup dan masyarakatnya bisa menjangkau (harga tiket),” kata Soegeng di Jakarta, Jumat (26/4).
Soegeng mengatakan dalam persoalan tiket pesawat memang membutuhkan creative financing. Dengan begitu, menurut Soegeng, maskapai dapat menyewa pesawat dengan biaya yang lebih rendah atau subsidi lainnya.
Dia mencontohkan, dari segi avtur juga menurutnya bisa menjadi salah satu komponen yang perlu diatasi. “60 persen katanya itu bahan bakar (kontribusi kepada tiket). Avtur diberikan subsidi tersendiri, ini nanti peran pemerintah harus duduk bersama agar menyelamatkan dunia penerbangan,” jelas Soegeng.
Untuk itu, Soegeng menyarankan dalam mencari solusi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat, pemerintah perlu melakukan diskusi secara menyeluruh. Sebab, menurutnya yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat tidak hanya persoalan avtur atau biaya sewa pesawat.
“Di sini ada jasa bandara, jasa navigasi penerbangan, banyak sekali rentetannya. Ini sangat masif. Sehingga mereka perlu ada wadah sendiri untuk berdiskusi kalau tidak, nggak akan pernah ketemu,” ungkap Soegeng.
Soegeng menegasakan, untuk saat ini untuk mengatur tarif pesawat tidak sesederhana yang dipikirkan. Sebab, dari sisi maskapai juga menginginkan keuntungan untuk perusahaan dan masyarakat berharap harga tiket tetap terjangkau.
Dia mengatakan, pemerintah yang perlu mengatur titik keseimbangan dalam dua kondisi tersebut. “Tentunya harus mengingat daya beli masyarakat karena pengguna terakhirnya adalah masyarakat,” ungkap Soegeng.
Saat ini pemerintah berencana akan membahas kembali perosalan tiket pesawat. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai hal menjelang masa mudik Lebaran 2019 yang akan dangat terdampak dari persoalan tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan melakukan pembahasan dengan pihak terkait pada awal pekan depan. “Kita rapat saja dengan Kementerian Perhubungan, Garuda Indonesia, Menteri BUMN,” ujar Darmin kemarin (26/4).
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dalam rapat tersebut nantinya ada kemungkinan akan membahas aturan yang berkaitan dengan penentuan tarif. "Ya, diantaranya tentang batas atas," kata Budi saat ditemui usai menghadiri seminar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Jumat (26/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
