REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyusun kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik. Insentif fiskal tersebut berupa skema perubahan pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana untuk membuat kebijakan fiskal tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Dalam perubahan tersebut, skema PPnBM yang diusulkan berupa pengenaan pajak yang dihitung dari besaran emisi karbon, bukan berdasarkan kapasitas mesin cc kendaraan.
“Untuk PP yang disiapkan harus dilihat dulu dari masukan-masukan yang diberikan (Komisi XI),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di kompleks gedung parlemen, Jakarta, Senin (11/3).
Dia menjelaskan, kebijakan tersebut baru dapat direalisasikan pada 2021 sambil menunggu kesiapan industri otomotif mobil listrik dalam negeri siap berproduksi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri sepanjang 2017-2018 dan beberapa kali melakukan kajian dengan lintas kementerian.
Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menjelaskan, sudah ada pelaku industri otomotif domestik yang mendukung kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan industri otomotif. Dia mengklaim terdapat beberapa perusahaan otomotif yang tertarik dengan skema perubahan PPnBM yang diusulkan.
“Sejauh ini sudah ada dua perusahaan yang tertarik dengan skema ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika