REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, keputusan Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan 2020 dilatarbelakangani oleh bayang-bayang ketidakpastian ekonomi. Namun tekanan yang ditimbulkan, kata ia, tidak akan seberat seperti 2018.
Sri Mulyani dalam diskusi "Indonesia Bukan Negara Miskin" di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia tetap akan menjaga stabilitas ekonomi domestik dari tekanan ekonomi global. Pemerintah juga mendorong potensi-potensi pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dan konsumsi rumah tangga.
"Kita fokus menjaga faktor-faktor pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam lingkungan yang bergerak cepat," ujar dia.
Baca juga, PBB: Pertumbuhan Global Tetap di Kisaran Tiga Persen.
Pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Senin (22/1) kemarin, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,2 persen menjadi 3,5 persen pada 2019.
Sementara untuk 2020, IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3,6 persen atau turun 0,1 persen dibandingkan proyeksi IMF sebelumnya yang diumumkan pada Oktober 2018 lalu.
Meskipun tekanan ekonomi global masih membayangi, Sri Mulyani mengatakan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 masih memiliki momentum untuk terus berlanjut. Namun pertumbuhan ekonomi dunia memang tidak sekencang yang diperkirakan sebelumnya.
Selain itu, saat ini, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi global juga dipengaruhi dari ketidakpastian dinamika politik di Amerika Serikat. Ini karena masih berlangsungnya penutupan (shutdown) pemerintahan.
Negara raksasa ekonomi selain AS, yakni Cina juga melakukan penyesuaian kebijakan untuk merespons ketidakpastian dari AS tersebut.
"'Shutdown' AS akan memperlemah pertumbuhan ekonomi di AS, di negara negara maju juga akan alami pelemahan dan China lakukan penyesuaian dengan ekonomi yang slow down," ujar Sri.
Untuk Indonesia, Sri Mulyani masih optimsitis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3-5,4 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika