REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019. Target penyaluran KUR ke sektor produksi pun rencananya ditingkatkan menjadi 60 persen. 

Bank BJB menanggapi secara positif rencana tersebut. "Kami melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif. Alasannya, secara prinsip sektor produksi merupakan prioritas penyaluran kredit, jadi insya Allah kita siap," ujar Corporate Secretary BJB M Asadi Budiman kepada Republika.co.id, Selasa (1/1).

Ia menjelaskan, tingkat kebutuhan modal yang tinggi pada sektor produksi juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. "Maka bila sektor ini dikelola baik, akan memberikan dampak positif bagi bisnis hilirnya," tutur dia. 

Pada 2018, penyaluran KUR BJB ke sektor produksi telah mencapai 59 persen dari total KUR yang disalurkan perseroan. Pencapaian tersebut sesuai target pemerintah tahun lalu yang sebesar 50 persen. 

Dari data pencapaian bisnis. Hingga akhir November 2018, penyaluran KUR mencapai angka Rp 221,76 miliar. Sebanyak 59 persen atau Rp 130,74 miliar disalurkan ke pelaku Usaha Mikro Kecil dana Menengah (UMKM) produksi. 

"Dengan melihat angka penyaluran ini. Maka kita telah lampaui arahan pemerintah," tegas Asadi. 

Sebelumnya Bank Negara Indonesia (BNI) menyatakan, hingga saat ini, penyaluran KUR BNI ke sektor produksi sudah mencapai 51 persen dari total KUR yang disalurkan perseroan. "Penyaluran KUR produksi BNI ke sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Sudah melebihi target pemerintah yang minimal 50 persen," ujar Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo kepada Republika.co.id.

Ia menjelaskan, tim KUR BNI sudah semakin fokus menggarap bisnis KUR sektor produksi. Dengan penajaman strategi 2018 dan semakin fokusnya menggarap sektor pariwisata serta peternakan sesuai harapan pemerintah, kata dia, BNI yakin dapat menjalankan amanah menyalurkan KUR 2019 secara baik sekaligus meningkatkan penyaluran ke sektor produksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika